a Pasal 14A ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sepanjang kata "bersama" dan frasa "dan Komisi Yudisial" bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. b.
SyaratGugatan. 1. PENGAJUAN GUGATAN. Gugatan diajukan secara tertulis rangkap 8 (delapan) dilengkapi : Bukti Pembayaran Biaya Perkara melalui Bank Aceh Syariah sejumlah Rp 500.000. Fotocopi Objek Sengketa sejumlah 1 eksemplar (apabila sudah ada) Surat Kuasa sejumlah 5 eksemplar disertai copy Kartu Pengenal Advokat.
Pengadilantata usaha negara dikenal sebagai sistem administratif beroep pada masa Hindia Belanda dan contoh hukum kolonial.
Untuklingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai sub sistem dari sistem peradilan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang RI 1Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 tersebut di atas,
Adminblog Kumpulan Surat Penting juga mengumpulkan gambar-gambar lainnya terkait contoh surat gugatan ptun dan jawabannya dibawah ini. Blanko Permohonan Peninjauan Kembali - PK. Atas pemecatan tersebut, kedua wakil rektor UIN itu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
Vay Tiα»n Nhanh Ggads.
contoh peradilan tata usaha negara
