Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menyelesaikan sengketa antara Pejabat Pemerintahan dengan (seseorang/kelompok) atau badan hukum perdata, dan kewenangan dalam mengabulkan suatu tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi Tujuan Peradilan Tata Usaha Negara. Dilansir situs resmi PTUN, berikut ini tujuan dibentuknya peradilan tata usaha negara. 1. Untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum. 2. MAKALAH. PERADILAN TATA USAHA NEGARA. Tentang : MEMAHAMI KEDUDUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA: SISTEM UNITY OF JURISDICTION ATAU DUALITY OF JURISDICTION? SEBUAH STUDI TENTANG STRUKTUR DAN KARAKTERISTIKNYA. Disusun Oleh : Dosen Pengampu : i KATA PENGANTAR. Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sehat, salam bahagia bagi kita semua. Berikut ini adalah beberapa contoh kasus dan putusan pengadilan tata usaha negara: Pengadilan Tata Usaha Negara Menolak Gugatan Hak Guna Bangunan Pulau D Reklamasi Contoh kasus dan putusan pengadilan tata usaha negara yang pertama berkaitan dengan Pulau D, salah satu pulau buatan yang penggarapannya dilaksanakan oleh PT Kapuk Naga Indah. Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 gugatan", makalah Temu Ilmiah HUT PERATUN XIII, Medan, 2004. 7 d. Distribusi benda atau barang lelang (misalkan: ijin trayek, ijin Vay Tiền Nhanh Chỉ Cần Cmnd Nợ Xấu.

contoh makalah peradilan tata usaha negara